tugas 1 ( koperasi) S.3

1. Pendahuluan Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkanInternational Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
Pengelolaan yang demokratis,
Partisipasi anggota dalam ekonomi,
Kebebasan dan otonomi,
Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah :

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian
Pendidikan perkoperasian
Kerjasama antar koperasi

2. Sejarah Koperasi Di Indonesia

AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank–bank Desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.

2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.

3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

PERTUMBUHAN KOPERASI SETELAH KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian.Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di muka Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lain “Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat , istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuan keuangan Negara”. Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat, Kabinet Wilopo mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian:

1. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi;

2. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;

3. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi.

Selanjutnya Kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program Pemerintahannya “Untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha menggerakkan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu Pemerintah hendak menyokong usaha itu dengan memperbaiki dan memperluas perkreditan, yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa seperti Lumbung dan Bank Desa, yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk koperasi”.

Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan KOngres di samping hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan InternationalCooperative Alliance (ICA). Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958.

PERKEMBANGAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI TERPIMPIN

Dampak Dekrit Presiden dan Manipol terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah undang-undang yang belum berumur panjang itu telah kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol. Karenanya untuk mengatasi keadaan itu maka di samping Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Dalam tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan penugasan Koperasi untuk melaksanakannya. Dengan peraturan ini maka mulai ditumbuhkan koperasikoperasi konsumsi. Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 menetapkan bahwa sektor perekonomian akan diatur dengan dua sektor yakni sektor Negara dan sektor koperasi, dimana sector swasta hanya ditugaskan untuk membantu. Pada saat mulai dikemukakan ide pengaturan ekonomi dengan prinsip Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Peraturan ini membawa konsep pengembangan koperasi secara massal dan seragam.

Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpindan Ekonomi Terpimpin. Sebagai puncak pengukuhan hokum dari uapaya mempolitikkan (verpolitisering) koperasi dalam suasana demokrasi terpimpin yakni di terbitkannya UU No.14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimuat didalam Lembaran Negara No. 75 tahun 1960. Bersamaan dengan disyahkannya UU No. 14 tahuhn 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di Jakarta yang merupakan legitiminasi terhadap masuknya kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi.

Pada bulan September 1965 terjadi pemberontakan Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terpengaruh besar terhadap pengembangan koperasi. Mengingat dalam UU no. 14 tahun 1965 secara tegas memasukan warna politik di dalam kehidupan perkoperasian, maka akibat pemberontakan G30S/PKI pelaksanaanya perlu di pertimbangkan kembali. Koperasi-koperasi menyelenggarakan rapat anggota untuk memperbaharui kepengurusan dan Badan Pemeriksaannya. Reorganisasi dilaksanakan secara menyeluruh untuk memurnikan koperasi di atas azas-azas koperasi yang sebenarnya.

PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA ORDE BARU

Pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkopersian:

1. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :

A. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.

B. menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

i. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa

ii. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sector ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa.

iii. Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani “.

Dengan berlakunya UU No. 12/1967 koperasi-koperasi yang telah berdiri harus melaksanakan penyesuaian dengan cara menyelenggarakan Anggaran dan mengesahkan Anggaran Dasar yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Dari 65.000 buah koperasi yang telah berdiri ternyata yang memenuhi syarat sekitar 15.000 buah koperasi saja.

Untuk mengatasi kelemahan organisasi dan memajukan manajemen koperasi maka sejak tahun1972 dikembangkan penggabungan koperasikoperasi kecil menjadi koperasi-koperasi yang besar. Daerah-daerah di pedesaan dibagi dalam wilayah-wilayah Unit Desa (WILUD) dan koperasikoperasi yang yang ada dalam wilayah unit desa tersebut digabungkan menjadi organisasi yang besar dan dinamakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pada akhirnya koperasi-koperasi desa yang bergabung itu dibubarkan, selanjutnya BUUD menjelmas menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Wilayah Unit Desa, BUUD/KUD dituangkan dalam Instruksi Presiden No.4/1973 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Instruksi Presiden No.2/1978 dan kemudian disempurnakan menjadi Instruksi Presiden No.4/1984.

Dalam kenyataannya meskipun arus sumber-sumber daya pembangunan yang dicurahkan untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di daerah-daerah pedesaan, belum pernah sebesar seperti dalam era pembangunan selama ini, namun kita sadarai sepenuhnya bahwa gejala kemiskinan dalam bentuk yang lama maupun yang baru masih dirasakan sebagai masalah mendasar dalam pembangunan nasional. Keadaan yang telah berlangsung lama tersebut membuat masyarakat yang tergolong miskin dan lemah ekonominya belum pernah mampu untuk ikut memanfaatkan secara optimal berbagai sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia.

Pemerintah di dalam mendorong perkoperasian telah menerbitkan sejumlah kebijaksanaan-kebijaksanaan baik yang menyangkut di dalam pengembangan di bidang kelembagaan, di bidang usaha, di bidang pembiayaan dan jaminan kredit koperasi serta kebijaksanaan di dalam rangka penelitian dan pengembangan perkoperasian. Sebagai gambaran perkembangan koperasi setelah masa Orde Baru dapat diikuti pada table berikut:

https://hanggaryudha.files.wordpress.com/2011/10/koperasi2.png?w=529

PERKEMBANGAN KOPERASI ERA REFORMASI

Dalam era reformasi pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan koperasi. Untuk tujuan tersebut seperti sudah ditetapkan melalui GBHN Tahun 1999.
Pesan yang tersirat di dalam GBHN Tahun 1999 tersebut bahwa tugas dan misi koperasi dalam era reformasi sekarang ini, yakni koperasi harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil, sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana untuk pemecahan ketidakselarasan di dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataannya pembagian pendapatan yang mungkin terjadi.
Untuk mengetahui peran yang dapat diharapkan dari koperasi dalam rangka penyembuhan perekonomian nasional kiranya perlu diperhatikan bahwa disatu sisi koperasi telah diakui sebagai lembaga solusi dalam rangka menangkal kesenjangan serta mewujudkan pemerataan, tetapi di sisi lain kebijaksanaan makro ekonomi belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan-perubahan perekonomian dunia yang mengarah pada pasar bebas.
Demikian juga kebijaksanaan pembinaan koperasi selama ini yang menempatkan koperasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah terutama dalam mendukung program-program pembangunan di bidang pertanian secara bertahap harus dilepaskan.
Untuk tujuan tersebut maka diperlukan pendekatan melalui lembaga kemasyarakatan yang mandiri dan berakar di masyarakat seperti Koperasi Pondok Pesantren yang bertujuan terutama untuk melepaskan koperasi dari keterikatannya pada program pemerintah. Walaupun demikian peran pemerintah dalam mendukung pembangunan koperasi masih tetap diperlukan, tetapi hanya sebatas fasilitator dan regulator khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengusaha besar hanya 0,2% sedangkan Pengusaha Kecil, menegah dan koperasi mencapai 99,8%. Ini berarti jumlah usaha kecil, menegah dan koperasi mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Persoalannya kontribusi UKMK terhadap PDRB, hanya 39,8%, sedangkan usaha besar mencapai 60,2%.
Terhadap pertumbuhan ekonomi, usaha kecil, menengah dan koperasi hanya memberikan kontribusi sebesar 16,4% sedangkan usaha besar 83,6%. Berdasarkan penguasaan pangsa pasar, usaha kecil, menengah dan koperasi hanya menguasai pangsa pasar sebesar 20% (80% oleh usaha besar). Hal tersebut menunjukkan dua sekaligus, yaitu super kuatnya sektor usaha besar dan teramat lemahnya sektor UKMK. Keberadaan UKMK sebagai tulang punggung perekonomian kota menjadi perhatian khusus, selain itu karena Koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat.

3. Arti Lambang Koperasi

Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi Baru

1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;

2. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:

v Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;

v Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;

v Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan

demokrasi;

v Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;

4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;

3. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia;

5. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat :

*Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;

*Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;

4. Bentuk dan Jenis Koperasi

4.1 Jenis Koperasi menurut fungsinya

a) Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

b) Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

c) Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

d) Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya : simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

2) Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

4.2 Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

a) Koperasi Primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b) Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

2. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

3. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

4.3 Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

a) Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

b) Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

c) Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

1. Berdasarkan jenis usahanya
Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat kita bedakan sebagai berikut:
a. Koperasi produksi
Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang.

Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi. Misalnya, berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan.

b. Koperasi konsumsi
Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.
c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.

d. Koperasi Serba Usaha (KSU)
Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

2. Berdasarkan keanggotaannya
Berdasarkan keanggotaannya koperasi dapat dibedakan antara lain, sebagai berikut:
a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.
b. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).
Beberapa usaha KUD, antara lain:
1) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
2) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
d. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah. Misalnya alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, serta makanan. Keberadaan koperasi sekolah sangat penting. Selain menyediakan kebutuhan bagi warga sekolah, juga sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama.

3. Berdasarkan Tingkatannya
Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Koperasi primer
Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang.
b. Koperasi sekunder
Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi:
- Pusat koperasi
Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota.
- Gabungan koperasi
Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi. ilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih.
- Induk koperasi
Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi.

SYARAT-SYARAT MENDIRIKAN KOPERASI

1. Sendi Dasar Kopeasi

SEJAK dicetuskan prinsip-prinsip (Rochdale Principles) pada tahun 1844, yang disebut sebagai sendi dasar Koperasi dari tahun ke tahun mendapat warna tekanan yang berbeda-beda. Ini sangat biasa sebab setiap jaman selalu punya ciri tersendiri sehingga gerakan Koperasi memang perlu disesuaikan dengan keadaan masing-masing jaman dan tempat Koperasi itu hidup dan berkembang.

Di negara kita yang berlandasan pancasila serta UUD 1945, Koperasi perlu mendapat warna pada koperasi sesuai dengan keadaan khusus Negara kita. Sendi dasar koperasi di Indonesia menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1969 tertera dalam pasal 6 dapat diringkas sebagai berikut :

1. ð Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia.

2. ð Rapat anggota merupakan kekuasaan diatur menurut jasa masing-masing anggota

3. ð Adanya pembatasan bunga atas modal

4. ð Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

5. ð Usaha dan ketatalaksanaanya bersifat terbuka

6. ð Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

2. Undang-undang Koperasi di Indonesia

Di Indonesia, peranan pemerintah terhadap koperasi sangat besar. Bahkan negeri khatulistiwa ini sudah terdapat Undang-undang khusus mengenai koperasi. Pada jaman penjajahan telah dikenal 3 Undang-undang mengenai Koperasi. Yaitu Undang-undang Koperasi 1915 STBL. No 91 dan Undang-undang Kopeasi.

Tahun 1933 staatsblad (STBL) No. 108, Undang-undang yang pertama tidak dikenal dan tidak popular di kalangan masyarakat, karena prosedur dan prakteknya sulit dilaksanakan. Sedangkan Undang-undang Koperasi yang kedua merupakan hasil kerja dari Prof. Dr. Borke. Dan ternyata Undang-undang yang diciptakannya lebih cocok dan bisa diterapkan karena bisa memenuhi harapan dan kepentingan rakyat bumi putera.

Dalam peraturan tahun 1927 itu koperasi bisa mendapat hak tanah menurut hukum adat, yakni bisa membeli atau menggadaikan tanah dan sawah. Prosedurnya pun sudah lebih mudah dilakukan, karena akte pendiriannya tidak lagi dengan perantaraan notaries serta bisa dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Sedangkan Undang-undang Koperasi Tahun 1933 STBL. No. 108 sebenarnya tidak berbeda dengan peraturan tehun 1915, karena lebih merupakan perbaikan saja. Dan Undang-undang ini tidak cocok diterapkan di Negeri kita karena hanya merupakan salinan saja dari Undang-undang Koperasi dari Negeri Belanda.

Juga dalam Bab III Garis Besar Haluan Negara Tahun 1978 pasal 8 dalam pasal 14 jelas tertulis bahwa Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut :

“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, karenanya tidak mengenal pertentangan kelas”. Jelas dalam pembangunan dan koperasi harus dihindari sifat negative yang bias menimbulkan pemerasn terhadap sesama manusia. Oleh karena itu koperasi yang akan didirikan harus berdasarkan rasa sukarela. Disamping itu seluruh anggota juga perlu dituntut tanggung jawabnya demi kelancaran dan kehidupan usaha berkoperasi tersebut.

Setelah jaman kemerdekaan, selain terdapat undang-undang Koperasi kita juga mengenal adanya Peraturan Pemerintah. Misalnya saja Undang-undang Koperasi Tahun 1949 STBL. No. 179, Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 60/1959 tentang perkembangan Gerakan Koperasi. Undang-undang N0. 14/1965, tentang Perkoperasian lalu undang-undang No. 12/1967 lahir untuk mencabut kembali pada Azas Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 disebutkan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan,

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Rapat Pembentukan Koperasi

A. Persiapan Pembentukan

Orang-orang yang minat bergabung dalam koperasi sebaiknya mendapat penyuluhan terlebih dahulu sehingga memperoleh pengertian yang jelas apa itu Koperasi, apa tujuannya, bagaimana Organisasinya, pengelolahanya, kepengurusannya. Terutama prinsip-prinsip dasarnya harus dimengerti jelas sehingga calon anggota tersebut tidak sekedar ikut-ikutan.

Hal ini dianggap penting sebab pada awal masa berdirinya Koperasi membutuhkan anggota-anggota yang tangguh, yakin dan bersemangat besar sehingga dapat mengatasi macam-macam hambatan yang mudah sekali timbul mengingat sifat koperasi yang merupakan usaha bersama.

Begitu pentingnya masa persiapan ini sehingga disarankan adanya semacam pendidikan dasar atau latihan dasar bagi sebagian besar calon anggota bahkan kalau mungkin semua calon anggota koperasi. Untuk menyelenggarakan latihan atau pendidikan dasar ini banyak lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM) yang bergerak dalam bidang Koperasi (misalnya Bina Swadaya, Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta Pusat). Atau bantuan tersebut dapat diminta dari Kantor Koperasi setempat.

Bila persiapan tersebut dianggap memadai maksudnya para calon anggota tidk bersikap ikut-ikutan saja, maka dengan jumlah paling sedikit 20 orang dapat diadakan rapat pembentukan.

B. Rapat Pembentukan

Rapat Pembentukan dihadiri para peminat yang berjumlah paling sedikit 20 orang dan dipimpin oleh salah seorang atau beberapa dari antara mereka. Mengingat pentingnya rapat pembentukan dalam sejarah hidup koperasi, sebaiknya mengundang hadir para pamong setempat atau wakil dari lembaga yang berkaitan dengan masaalah koperasi (LPSM atau Kantor Koperasi) sehingga niat baik yang telah mereka miliki dapat diperteguh, dicambuk dan diluruskan.

Petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat sangat membutuhkan pada awal kelahiran ini, maka kehadiran orang-orang yang “Mengerti” dianggap sangat penting. Rapat ini dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian koperasi yang antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan bersama apa tujuan mendirikan Koperasi

2. Menetapkan bersama usaha apa dan bagaimana yang hendak dijalankan

3. Menetapkan bersama syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusannya

4. Menetapkan bersama ANGGARAN DASAR & Anggaran Rumah Tangga

5. Menetapkan bersama siapa pengurus dan badan pemeriksanya

6. Menetapkan bersama modal awal yang terdiri dari simpanan/tabungan, beberapa jumlahnya dan bagaimana jenisnya.

Dalam proses penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus selalu diperhatikan agar suara semua anggota benar-benar didengarkan dan harus menjadi dasar perumusan akhir. Rumusan anggaran tersebut harus dapat mencerminkan dua hal, yakni perangkat organisasi yang diperlukan untuk mencapai cita-cita dan yang selalu bisa diubah bilamana perlu. Lalu yang kedua, rumusan tersebut mencerminkan keadaan nyata para anggota pada waktu membuatnya, dengan kata lain mencerminkan kebutuhan nyata para anggotanya.

Pada dasarnya hal-hal yang harus dibuat dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut :

1) Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri koperasi yang besangkutan

2) Nama lengkap dan singkatan dari koperasi yang didirikan

3) Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya

4) Maksud dan tujuan koperasi

5) Jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan

6) Syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan

7) Ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban dan tugas dari para anggota dan pelaksana lainnya.

8) Ketentuan mengenai rapat-rapat anggota dan pengurus.

9) Ketentuan yang mengenai tabungan (simpanan), hasil usaha, tanggingan anggota dan sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.

10) ð Dan lain-lain hal sesuai dengan hasil pembicaraan pada pertemuan tersebut.

Setelah Rapat Pembentukan selesai, pengurus Koperasi bersangkutan diwajibkan membuat Berita Acara Rapat Pembentukan. Nantinya berita acara ini bersama-sama dengan konsep Anggaran Dasar yang telah disetujui rapat serta Neraca Awal Koperasi yang bersangkutan akan merupakan lampiran dari surat Permohonan Pengesyahan Badan Hukum. Surat permohonan ini diajukan oleh pengurus Koperasi kepada Pejabat Koperasi setempat.

4. Anggaran Dasar

Anggaran dasar Koperasi adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis dan isinya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi, tata laksana, dan kegiatan dari suatu usaha koperasi. Anggaran dasar Koperasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi terlaksana dan berdirinya suatu usaha koperasi. Tapi yang terpenting anggaran dasar harus memiliki unsur-unsur : dibuat dan disetujui oleh para anggota dalam rapat pembentukan Koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, isi dan acara penyusunan Anggaran Dasar jangan sampai bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perundangan yang sedang berlaku.

Guna anggaran dasar adalah untuk menjamin ketertiban organisasi, mencegah terjadinya sikap kesewenangan-wenangan dari para pelaksana dan pengurus koperasi serta menjamin hubungan dengan pihak lain dalam rangka kerja sama untuk suatu kegiatan usaha. Misalnya guna mengajukan permintaan kredit pada Bank, untuk meluaskan perkembangan usaha koperasi.

Anggaran dasar harus memuat ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman kerja oleh pengurus dan para anggota. Dalam praktek pelaksanaanya, pengurus dan para anggota. Tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam anggaran dasar.

Menyusun anggaran dasar tidak sukar. Tapi kalau ternyata mengalami kesulitan, bisa dihubungi Kantor Koperasi atau LPSM atau perkumpulan koperasi lain untuk diminta pertolongannya.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KOPERASI

Di Indonesia dengan ciri masyarakat yang menunjukkan sikap kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, koperasi mungkin sangat cocok diterapkan di Indonesia. Namu dengan kondisi seperti itu tidak serta merta semua koperasi yang berdiri akan berhasil bertahan.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan koperasi :

KELEBIHAN KOPERASI :

Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabik pengilingan padi. Maksudnya adalah laba/Sisa hasil Usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Agar koperasi berjalan, anggotanya harus berperan ganda, anggota harus aktif dalam menyimpan dana koperasi, dan melakukan pinjaman kepada koperasi.
Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.Maksudnya adalah seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki hidupnya.
Mengutamakan kepentingan Anggota. Maksudnya didalam koperasi menitikberatkan untuk kepentingan anggota buka individu. karena tanpa anggota, koperasi tidak akan berjalan.

KEKURANGAN KOPERASI :

Keterbatasan dibidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang.
Daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnyalainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan mereka.
Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, seperti tidak menyetorkan Iuran wajib terhadap koperasi.
Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi. Sumber Daya Manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya dan masalah lainnya.